JAKARTA
- Siswa maupun orang tua diimbau melapor ke kepolisian jika mendapat
tekanan fisik maupun psikis dalam pelaksanaan Masa Orientasi Siswa
(MOS).
Demikian disampaikan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP, Reni Marlinawati, Jakarta, Selasa (10/7/2012).
Menurut Reni, MOS yang saat ini tengah berlangsung harus dilakukan dengan tanpa pendekatan kekerasan baik tekanan fisik maupun psikis oleh pihak sekolah kepada anak didik.
Seharusnya MOS menjadi ajang peletakkan pondasi dasar bagi siswa untuk
menapaki jenjang pendidikan berikutnya. Penguatan karakter serta
mendorong sikap mandiri dan bertanggung jawab siswa tidak bisa dengan
pendekatan kekerasan.
Reni meminta pelaku maupun pihak kepala
sekolah atau penanggung jawab diproses hukum bila ditemukan aksi
kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak didik, khususnya selama
masa MOS ini. "Langkah ini penting untuk memastikan sekolah sebagai
tempat pembentukan karakter anak didik demi terciptanya siswa yang
mandiri dan bertanggung jawab," ujar Reni.
Reni menyebutkan, temuan
monitoring dan evaluasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
di sembilan kota di Indonesia pada April 2012 lalu, mengungkap aksi
kekerasan di lingkungan sekolah masih cukup tinggi. Data tersebut
mengungkap sebanyak 66,5 persen (625 anak) pernah mengalami kekerasan
yang dilakukan oleh guru, 74,8 persen (768 anak) pernah mengalami
kekerasan oleh teman sekelas, dan 56,3 persen (578 anak) kekerasan oleh
teman lain kelas.
Ketua DPP PPP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan itu
juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
melakukan kontrol atas pelaksanaan MOS. "Dengan memastikan Dinas
Pendidikan dan kebudayaan di seluruh Indonesia dapat memberi arahan
serta kontrol atas pelaksanaan MOS di seluruh sekolah di wilayahnya
masing-masing," tandasnya. (tribunnews.com)
Demikian disampaikan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP, Reni Marlinawati, Jakarta, Selasa (10/7/2012).
Menurut Reni, MOS yang saat ini tengah berlangsung harus dilakukan dengan tanpa pendekatan kekerasan baik tekanan fisik maupun psikis oleh pihak sekolah kepada anak didik.
Seharusnya MOS menjadi ajang peletakkan pondasi dasar bagi siswa untuk menapaki jenjang pendidikan berikutnya. Penguatan karakter serta mendorong sikap mandiri dan bertanggung jawab siswa tidak bisa dengan pendekatan kekerasan.
Reni meminta pelaku maupun pihak kepala sekolah atau penanggung jawab diproses hukum bila ditemukan aksi kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak didik, khususnya selama masa MOS ini. "Langkah ini penting untuk memastikan sekolah sebagai tempat pembentukan karakter anak didik demi terciptanya siswa yang mandiri dan bertanggung jawab," ujar Reni.
Reni menyebutkan, temuan monitoring dan evaluasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di sembilan kota di Indonesia pada April 2012 lalu, mengungkap aksi kekerasan di lingkungan sekolah masih cukup tinggi. Data tersebut mengungkap sebanyak 66,5 persen (625 anak) pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh guru, 74,8 persen (768 anak) pernah mengalami kekerasan oleh teman sekelas, dan 56,3 persen (578 anak) kekerasan oleh teman lain kelas.
Ketua DPP PPP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan itu juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan kontrol atas pelaksanaan MOS. "Dengan memastikan Dinas Pendidikan dan kebudayaan di seluruh Indonesia dapat memberi arahan serta kontrol atas pelaksanaan MOS di seluruh sekolah di wilayahnya masing-masing," tandasnya. (tribunnews.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar